Libatkan Masyarakat, Kantor Pertanahan Kabupaten Tanggamus Percepat PTSL

Tanggamus - Kantor Pertanahan Tanggamus melibatkan partisipasi masyarakat dalam Proses Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanggamus Sudarman kepada Tim Humas Kementerian ATR/BPN di Kantornya, Kamis (01/02).

Pelibatan masyarakat dalam proses PTSL yang dimaksud adalah pemetaan partisipatif berbasis masyarakat. “Pemetaan partsipasif berbasis masyarakat ini dilaksanakan di 4 Kecamatan yang tersebar di wilayah Tanggamus”, jelas Sudarman.

Sudarman mengatakan bahwa untuk tahap awal pihaknya menganalisa data terlebih dahulu sebelum turun ke Lapangan. Dengan menganalisa data terlebih dahulu pihaknya dapat memperoleh informasi awal seperti berapa jumlah bidang tanah yang telah disertipikatkan, berapa peta yang sudah dipetakan dalam peta dasar. “Dengan menganalisa data-data yang kami miliki, kami dapat memastikan kondisi data siap untuk dibawa ke lapangan karena kami sudah mengetahui bidang tanah yang masuk dalam kategori 1, 2,3, atau  4,” kata Sudarman.

Kemudian tahap selanjutnya adalah melakukan sosialisasi dan penyuluhan di lapangan. Pada tahap sosialisasi ini masyarakat diberikan peta dasar yang diserahkan kepada masing-masing Ketua RT. “Peta dasar yang kami berikan adalah Peta Foto Udara yang diperoleh dari Badan Informasi Geospasial (BIG) dengan ketelitian tertentu sehingga obyek di Peta dapat mudah diidentifikasi oleh para Ketua RT,” jelas Sudarman.

Selanjutnya Ketua RT diberikan coaching clinic oleh Petugas tentang bagaimana cara untuk mengidentifikasi persil demi persil. “Identifikasi persil yang dilakukan oleh Ketua RT dilakukan secara manual dengan menggaris Peta Dasar menggunakan beberapa spidol berwarana untuk membedakan jenis obyek tanah yang diidentifikasi,” ujar Sudarman.

Dengan strategi ini lanjut Sudarman Kantor Pertanahan Kabupaten Tanggamus pada tahun 2017 berhasil mengidentifikasi bidang tanah sebanyak 47.340 bidang. “Dan sebanyak 27.000 bidang telah memenuhi syarat untuk diterbitkan menjadi sertipikat,” pungkas Sudarman.

Sementara itu Sekretaris Daerah Kabupaten Tanggamus, Andi Wijaya mendukung penuh program prioritas Presiden terkait Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. “Sertipikasi PTSL ini banyak hal yang dapat dirasakan masyarakat karena dapat menciptakan hukum terkait hak atas tanah dan dapat menjadi akses ekonomi dalam rangka percepatan pembangunan di Kabupaten Tanggamus, karena itu harus didukung penuh,” kata Andi.

Terkait pembiayaan Andi mengatakan bahwa pihaknya sudah membuat Peraturan Bupati yang merupakan turunan dari Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri tentang Pembiayaan PTSL.”Sehingga dengan Peraturan Bupati tersebut dapat memberikan kepastian dan pegangan bagi aparat Desa dan Masyarakat terkait pembiayaan,” jelas Andi.

Lebih lanjut Andi mengatakan bahwa dengan mendukung program PTSL yang dilaksanakn oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tanggamus dapat memberikan keuntungan untuk Pemerintah Kabupaten Tanggamus, karena menurutnya dengan PTSL Peta bidang tanah di Tanggamus menjadi lengkap informasinya, “Sehingga dapat dijadikan  rujukan dalam penerimaan PBB Kabuapaten Tanggamus,” pungkas Andi.

Participative Land Registration (PaLaR)

Sebagai salah satu program percepatan PTSL pada tahun 2018, Kementerian ATR/BPN bekerjasama dengan Netherland Kadaster akan menerapkan konsep pendaftaran tanah dengan fit for purpose melalui Participative Land Registration (PaLaR). Kegiatan tersebut akan dilaksanakan di Desa Kuripan, Kecamatan Limau, Kabupaten Tanggamus dan Desa Wandan Kemiri, Kecamatan Klambu, Kabupaten Grobogan sebai lokasi pilot project.

Melalui PaLaR kegiatan PTSL akan melibatkan peran serta masyarakat dalam pengumpulan data fisik dan data yuridis. Di Desa yang menjadi lokasi pilot project, akan dibentuk Pengumpul Data Pertanahan (Puldatan) oleh Kepala Kantor Pertanahan. Anggota Puldatan minimal enam orang yang terdiri atas satu pamong desa, satu babinsa (kamtibmas), dan empat orang petugas pembatu pengumpul data (P3D).

Puldatan bertugas mengumpulkan berkas kelengkapan pendaftaran tanah, identifikasi dan deliniasi batas bidang tanah, membuat dan menandatangani Gambar Ukur (GU), membuat rekap daftar tanah, serta membantu dalam memverifikasi data fisik dan data yuridis. Output dari PaLaR adalah sertipikat bidang tanah.