Provinsi Bali Masuki Masa PK dan Revisi RTRW

Pedoman penyusunan RTRW provinsi, kabupaten, dan kota telah disahkan dengan Permen No. 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan RTRW Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Dokumen–dokumen yang diperlukan dalam proses pengesahannya pun dijelaskan melalui surat edaran Dirjen Tata Ruang Nomor 17/200/I/2018 tanggal 9 Januari 2018 perihal Kelengkapan Dokumen untuk Persetujuan Substansi RTRW Provinsi dan RTRW Kab/Kota. Guna menyosialisasikannya kepada dinas dan badan urusan tata ruang di Provinsi Bali, Ditjen Tata Ruang Kementerian ATR/BPN melalui Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah, mengadakan Workshop Bimbingan Teknis Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Provinsi Bali Acara yang diselenggarakan pada tanggal 7-9 Mei di Bali DAN mengundang Dinas dan Badan yang mengawal urusan tata ruang di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota serta Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan BPN di wilayah Bali.

Seluruh Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi, Kabupaten, dan Kota di wilayah Bali saat ini telah memasuki masa PeninjauanKembali (PK) dan Revisi. PK dan revisi merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas RTRW oleh pemerintah daerah.“Selain itu untuk menjamin kualitas tata ruang terjaga, dalam proses pengajuan persetujuan substansi ke Kementerian ATR/BPN diperlukan pula paraf pada peta rencana pola ruang dan struktur ruang oleh pemangku kepentingan yang terkait langsung di daerah,” ungkap Dirjen Tata Ruang, Abdul Kamarzuki yang kerap disapa Uki, pada pembukaan acara.

Narasumber pada worskhop ini tidak hanya berasal dari lingkungan Ditjen Tata Ruang, akan tetapi juga dari Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali dan Badan Informasi Geospasial. Kegiatan workshop ini bertujuan untuk memberikan bimbingan teknis sekaligus penyamaan persepsi kepada pemerintah daerah dalam pelaksanaan peninjauan kembali RTRW berikut revisi, dan persetujuan substansinya agar terwujud RTRW yang berkualitas, akuntabel, dan memperhatikan keserasian, keselarasan, serta keseimbangan antara muatan dalam RTRW dengan perkembangan dinamika pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan ujar Sufrijadi, Direktur Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah pada pembukaan acara. Kita menyadari bersama pada era penyusun banyak hal yang terlewat, karena pada saat itu setiap daerah didorong untuk memiliki rencana tata ruang terlebih dahulu, namun hal tersebut tidak boleh lagi terjadi pada saat era peninjauan kembali dan revisi saat ini ungkapnya.

Uki menginginkan tata ruang tidak lagi menjadi momok dalam perizinan untuk investasi seperti dirasakan saat ini dan meminta pemerintah kabupaten dan kota di wilayah Bali tidak hanya berkonsentrasi dalam pelaksanaan peninjauan kembali dan revisi RTRW saja, akan tetapi juga harus sudah menyusun rencana detail tata ruang (RDTR). Jumlah dokumen RDTR saat ini masih sangat minim, untuk wilayah Bali baru ada RDTR Kuta Selatan yang sudah mendapatkan persetujuan substansi dari Menteri ATR/Kepala BPN. “Ke depan kami ingin pengajuan persetujuan substansi untuk RTRW dibarengi dengan pengajuan minimal 1 (satu) dokumen RDTR”tukas Uki.

Pada kesempatan berbeda, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali, Jaya,juga mengungkapkan bahwa dukungan data pertanahan sudah mulai dapat diperoleh oleh pemerintah daerah untuk penyusunan RDTR. Dengan data peta hasil pengukuran menggunakan skala 1:1.000 informasi yang dihasilkan akan lebih akurat. Seluruh data pertanahan di Pulau Bali secara lengkap berdasarkan hasil PTSL akan dapat diperoleh pada tahun 2019 dan dilanjutkan dengan data spasial dalam bentuk peta lengkap pada tahun 2020 lanjut Jaya.