Peradilan Adat Pertanahan, Inovasi Mediasi dari Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur
17/06/2020

Peradilan Adat Pertanahan, Inovasi Mediasi dari Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur

Oleh: Dr. Yuliandi Djalil, S.SiT., M.H.

Sejak tahun 2017 lalu, Pemerintah melalui  Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) secara konsisten berusaha untuk mendaftarkan seluruh bidang tanah di Indonesia. Selain itu pemerintah juga memberi perhatian yang sangat besar terhadap permasalahan pertanahan. Salah satunya telah dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur, dengan memfasilitasi mediasi antara Koperasi Sinar Maju dan Koperasi Sinar Jaya, yang bertujuan mencari win-win solution untuk kedua belah pihak terkait permasalahan pertanahan tersebut.

Implementasi Kebijakan Reforma Agraria dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
31/05/2020

Implementasi Kebijakan Reforma Agraria dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

 
Ditulis oleh Hermawan, Tenaga Ahli Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Bidang Pengembangan Perkebunan Plasma Sekaligus Pemerhati Pemberdayaan Masyarakat
.
Menarik membahas upaya menyejahterakan masyarakat, khususnya masyarakat di perdesaan. Disebut ‘menarik’ mengingat upaya tersebut merupakan pekerjaan mulia, namun bukan hal mudah untuk mewujudkannya, terutama jika melihat indikator sebagai berikut:
  1. Data persentase penduduk miskin Indonesia mencapai 24,79 juta atau 9,22% penduduk Indonesia, dengan sebaran penduduk miskin di perdesaan mencapai 14,93 juta atau 60% total penduduk miskin Indonesia (Data BPS per September 2019). Data tersebut menunjukkan masih tingginya angka kemiskinan yang terdapat di perdesaan meskipun angkanya menunjukkan tren penurunan setiap tahun.
  2. Indeks literasi dan inklusi keuangan nasional masing-masing mencapai 38,03% dan 76,19%, di mana indeks literasi dan inklusi keuangan masyarakat di perdesaan berada pada level di bawah rata-rata nasional, yaitu masing-masing 34,53% dan 68,49% (Survei Nasional 2019 Otoritas Jasa Keuangan). Indeks tersebut mengindikasikan adanya ketidakmerataan akses terhadap produk dan jasa lembaga keuangan bagi masyarakat di perdesaan.
  3. Semangat dan keinginan yang tinggi pemerintah dalam meningkatkan pendapatan per kapita rakyat Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Visi Indonesia 2045, di mana PDB per kapita/bulan yang saat ini berada di kisaran Rp4,6 juta akan ditingkatkan menjadi Rp6,8 – 7 Juta/bulan pada tahun 2024, dan selanjutnya meningkat menjadi Rp27 juta/bulan pada tahun 2045.
RSS