11/07/2020

Membantu Kesejahteraan Rakyat, 1.725 Sertipikat Dibagikan di Tanah Minang

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyerahkan 1.725 sertipikat tanah di Provinsi Sumatra Barat pada Jumat (10/07/2020). Sertipikat tersebut diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Padang, Kantor Pertanahan Kabupaten Solok Selatan dan Kantor Pertanahan Kabupaten Sijunjung. Penerbitan sertipikat dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ini akan terus dilaksanakan guna memberikan kepastian hukum hak atas tanah yang dimiliki masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
11/07/2020

Beri Stimulus Ekonomi, Kementerian ATR/BPN Lakukan Penyerahan Sertipikat Virtual di Provinsi Gorontalo

Gorontalo - Sertipikat tanah mempunyai arti penting untuk rakyat Indonesia, selain menjamin kepastian hukum hak atas tanah juga dapat menjadi roda penggerak ekonomi masyarakat. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus menyerahkan sertipikat melalui virtual, kali ini sebanyak 9.205 sertipikat diserahkan di Provinsi Gorontalo yang terbagi di 5 (lima) kabupaten berbeda yaitu Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Gorontalo Utara, Jumat (10/07/2020).
Konsolidasi Tanah Upaya Mengatasi Dampak Urbanisasi
9/07/2020

Konsolidasi Tanah Upaya Mengatasi Dampak Urbanisasi

Pembangunan perkotaan dan perumahan yang inklusif, efisien dan berkelanjutan dibutuhkan masyarakat mengingat pesatnya urbanisasi dan meningkatnya kebutuhan akan tempat tinggal. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menawarkan solusi mengenai kebutuhan tanah bagi perkotaan dan perumahan dengan merata agar tercipta kawasan layak dan siap huni untuk masyarakat, yaitu dengan Konsolidasi Tanah.

Wujudkan Tata Ruang Partisipatif dan Kolaboratif, Sofyan A. Djalil: Ayo Berpikir Out Of The Box!
9/07/2020

Wujudkan Tata Ruang Partisipatif dan Kolaboratif, Sofyan A. Djalil: Ayo Berpikir Out Of The Box!

Jakarta - Penataan ruang dalam pembangunan hunian di Indonesia harus dilakukan secara utuh dan menyeluruh, sehingga dalam pembangunan suatu daerah atau lingkungan baik di perkotaan maupun di pedesaan harus diiringi perencanaan tata ruang yang baik. Untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan tata ruang yang partisipatif serta kolaboratif, sehingga keikutsertaan seluruh pihak akan mempermudah proses penataan ruang. 

Selamat Tinggal HT Konvensional, Selamat Datang HT-Elektronik!
8/07/2020

Selamat Tinggal HT Konvensional, Selamat Datang HT-Elektronik!

Jakarta - Bulan September 2019 lalu, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melakukan soft launching layanan Hak Tanggungan Elektronik (HT-el). Kala itu ditunjuk 42 Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia untuk menjadi pilot project layanan HT-el ini. Pada Januari 2020, pelaksanaan layanan HT-el baru 12,59 persen. Namun sejak masa pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), layanan ini terus menunjukkan peningkatan yang signifikan. Menurut data yang dirilis oleh Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Pusdatin dan LP2B), penerbitan HT-el di bulan Juni 2020 sudah mencapai 82,7 persen.
Detik-detik Menjelang HT-Elektronik Nasional
8/07/2020

Detik-detik Menjelang HT-Elektronik Nasional

Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mulai 8 Juli 2020 akan melaksanakan pelayanan Hak Tanggungan Elektronik (HT-el) secara nasional di seluruh Kantah di Indonesia. "Tepat pada pukul 12.00 WIB, Pelayanan Hak Tanggungan konvensional akan ditutup," ujar Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Yulia Jaya Nirmawati, di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Rabu (08/07/2020) pagi.
Mudahkan Masyarakat, Kementerian ATR/BPN beralih ke HT Elektronik
8/07/2020

Mudahkan Masyarakat, Kementerian ATR/BPN beralih ke HT Elektronik

Jakarta - Meningkatkan suatu layanan menuju transformasi digital yang maju dan modern merupakan visi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), salah satunya melalui layanan Hak Tanggungan Elektronik (HT-el) yang bertujuan meningkatkan layanan pertanahan dalam mempermudah masyarakat agar mendapatkan pelayanan yang mudah dan efisien.
Wujudkan Pelayanan Prima, Kementerian ATR/BPN Terus Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik
7/07/2020

Wujudkan Pelayanan Prima, Kementerian ATR/BPN Terus Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Jakarta - Masyarakat di era informasi seperti sekarang ini menginginkan segala pengurusan lebih cepat, efektif, dan efisien. Oleh karena itu, pelaksanaan pelayanan publik dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang prima. Karena salah satu tugas utama dari pemerintah adalah melayani masyarakat dengan pelayanan yang berkualitas. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah dituntut untuk berbenah sebagai salah satu bentuk tanggung jawab terhadap masyarakat.
Implementasi Perpres Nomor 60 Tahun 2020, Menteri ATR/Kepala BPN Kenalkan Pendekatan HITS
7/07/2020

Implementasi Perpres Nomor 60 Tahun 2020, Menteri ATR/Kepala BPN Kenalkan Pendekatan HITS

Jakarta - Ibu Kota Jakarta serta daerah penyangganya, yakni Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, kawasan Puncak serta Cianjur, saat ini menghadapi masalah dalam penataan kota. Masalah yang dihadapi antara lain, banjir, kemacetan, permukiman kumuh, sanitasi, pengelolaan sampah serta ketersediaan air bersih. Adanya masalah tersebut membuat pemerintah akhirnya menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur. Hadirnya Perpres ini menjadi titik awal pembenahan kawasan Jabodetabekpunjur, terutama terkait tata ruangnya.
Bagikan 5.950 Sertipikat Tanah di Lampung, Empat Kepala Daerah Apresiasi Kerja Kementerian ATR/BPN
4/07/2020

Bagikan 5.950 Sertipikat Tanah di Lampung, Empat Kepala Daerah Apresiasi Kerja Kementerian ATR/BPN

Bandar Lampung - Tiga Kantor Pertanahan (Kantah) di Provinsi Lampung, yakni Kantah Kota Metro, Kantah Kabupaten Tanggamus, serta Kantah Kabupaten Lampung Utara berhasil merampungkan 5.950 sertipikat hasil program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Hal ini dibuktikan dengan diserahkannya sertipikat tanah tersebut melalui video conference di masing-masing daerah tersebut, Jumat (03/07/2020).
RSS
12345678910Last