Membangun Sistem Pelayanan Publik yang Efektif dan Efisien .

Tanjung Pinang - Sebagai organisasi publik, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dituntut untuk membangun sistem pelayanan publik yang terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat. Tujuannya antara lain untuk memudahkan pengurusan pertanahan serta meningkatkan Peringkat Kemudahan Berusaha atau Ease of Doing Business (EODB). Dalam rangka menunjang hal tersebut, Kantor Wilayah BPN Provinsi Kepulauan Riau mengadakan kegiatan Sosialisasi Layanan Hak Tanggungan Elektronik (HT-el) sekaligus Launching Zona Nilai Tanah (ZNT) Online serta Surat Keterangan Pendaftaran Tanah ( SKPT) Online di CK Tanjung Pinang Hotel & Convention Centre, Rabu (27/11). 
.
Kegiatan ini diikuti kurang lebih sebanyak 130 peserta yang terdiri dari Kepala Kantor Pertanahan se-Provinsi Kepulauan Riau, Kepala Seksi Bidang Hubungan Hukum se-Provinsi Kepulauan Riau, Ketua IPPAT Provinsi Kepulauan Riau, Kepala Pimpinan Cabang Perbankan Provinsi Kepulauan Riau, Majelis Pembina dan Pengawas PPAT Wilayah dan Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Perwakilan Wali Kota Batam, Kepala Dispenda Kota Batam, Ketua REI Provinsi Kepulauan Riau, Perwakilan Ombudsman Prov. Kepri serta PPAT se-Provinsi Kepulauan Riau.
.
Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kepulauan Riau, Asnawati pada kesempatan tersebut mengungkapkan bahwa layanan online ke depan merupakan suatu keniscayaan. Ia mengatakan Era revolusi industri 4.0 adalah bagian dari perkembangan zaman  yang tidak dapat terbendung lagi. "Sistem teknologi digital dalam hal pelayanan akan mengurangi tatap muka atau pertemuan fisik, sehingga celah transaksi korupsi bisa diminimalkan," ungkap Asnawati.
.
Asnawati menambahkan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik, membuat pelayanan hak tanggungan menjadi efektif dan efisien. "Dengan begitu asas keterbukaan, ketepatan waktu, kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan dalam rangka pelayanan publik dapat terpenuhi," imbuhnya. 
.
Jalan menuju layanan elektronik telah diawali Kementerian ATR/BPN pada awal bulan September lalu. Telah ditunjuk  sebanyak 42 Kantor Pertanahan di seluruh Indonesia sebagai Lokasi Pilot Project Layanan Informasi Pertanahan secara Elektronik.  Ada pun penunjukan Kantor Pertanahan ini karena dinilai sebagai Kabupaten/Kota yang memiliki kesiapan data dan sistem, serta menjadi wilayah yang memiliki banyak transaksi atau inklusi keuangan.
.
“Harapan kami tentu masyarakat akan merasa terbantu dengan kemudahan-kemudahan yang dilakukan ini dan saya harap masyarakat akan lebih familier terkait layanan elektronik seiring dengan berkembangnya teknologi dan  layanan pertanahan berbasis digital atau elektronik ini. Tujuannya untuk memudahkan pengurusan pertanahan, sehingga pelayanan menjadi efektif dan efisien,” pungkas Asnawati.
.
Sementara itu dalam kesempatan yang sama hadir pula Kepala Subbidang Pengembangan Sistem Teknologi Informasi Pusdatin dan LP2B Suwandi Prasetyo yang juga selaku narasumber terkait Implementasi HT elektronik. Pada kesempatan tersebut ia mengimbau agar seluruh upaya digitalisasi dapat dilakukan dengan teliti dan hati-hati terutama dalam hal memvalidasi buku tanah dan juga memploting. "Jangan sampai sertipikat diplot di tempat yang salah, karena hal tersebut akan berakibat pada kualitas layanan HT elektronik,” pesan Suwandi Prasetyo. (AM)