Menteri Nusron Ungkap Penanganan Perusahaan Perkebunan yang Terindikasi Terlibat Karhutla, Luasan Lahan Capai 42.214,51 Hektare

Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengungkapkan bahwa Kementerian ATR/BPN akan menertibkan perusahaan yang terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan total luasan mencapai 42.214,51 hektare. Langkah penertiban dikelompokkan ke dalam lima klaster berdasarkan kondisi lahan dan hasil evaluasi terhadap masing-masing perusahaan. Penanganannya bervariasi, ada pencabutan sebagian Hak Guna Usaha (HGU), hingga pencabutan seluruh HGU bagi perusahaan yang masuk dalam kluster pertama.

"Terdapat tiga perusahaan yang seluruh HGU-nya dicabut, yaitu PT MIB seluas 4.000 hektare. Kemudian, PT RKA seluas 11.558,11 hektare, serta PT SKM dengan luasan 5.355,33 hektare dan 2.360,81 hektare, termasuk dalam kelompok perusahaan yang HGU-nya dicabut seluruhnya," ungkap Menteri Nusron, dalam konferensi pers Rakor Evaluasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dan Pemegang HGU di Kemenko Polkam, Jakarta pada Senin (09/11/2026).

Pencabutan seluruh HGU pada klaster pertama didasarkan pada tingkat kebakaran yang melebihi 50%, kejadian kebakaran berulang, tidak tersedianya sarana dan prasarana untuk mengantisipasi serta memitigasi kebakaran, dan ada pelanggaran terhadap diktum Surat Keputusan (SK) pemberian hak. “Artinya, terdapat persyaratan yang telah ditetapkan dalam SK pemberian hak, tetapi tidak dipenuhi oleh perusahaan,” kata Menteri Nusron.

Di klaster kedua terdapat satu perusahaan, yaitu PT BSLT, yang masa berlaku HGU-nya telah berakhir pada 2020. Pemerintah memastikan, negara akan mengambil alih lahan eks PT BSLT seluas 2.300 hektare. Kemudian, pada klaster ketiga adalah perusahaan yang telah memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP), tetapi belum memperoleh HGU. Pemerintah tidak akan menerbitkan HGU bagi perusahaan dalam klaster ketiga tersebut. Evaluasi terhadap IUP perusahaan terkait juga akan direkomendasikan oleh Menteri Nusron kepada Menteri Dalam Negeri bersama pemerintah daerah dan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian.

"Yang masuk ke dalam klaster (tiga) ini, yaitu PT ANI seluas 5.246 hektare, PT BOS seluas 4.750 hektare, PT AER seluas 5.134 hektare. Pertimbangannya sama, kejadian berulang, sarana perasaan tidak sesuai, dan perusahaan belum aktif, jadi izin usaha perkebunan, tapi belum ada perkebunannya," terang Menteri Nusron.

Untuk perusahaan dalam klaster keempat, Kementerian ATR/BPN akan melakukan pencabutan sebagian HGU. Perusahaan yang masuk pada klaster ini jadi perusahaan kedelapan yang masuk dalam daftar total 11 penindakan. "Kenapa sebagian, karena tingkat kebakarannya kurang dari 50%, yaitu PT SAE yang ada di Landak, Kalimantan Barat seluas 1.510,26 hektare. Jadi ada delapan yang kita tindak," ujarnya.

Klaster kelima atau yang terakhir, masih dalam proses pengkajian dan pendalaman teknis untuk menentukan bentuk penindakan. "Klaster lima, ada tiga sedang pendalaman, sedang kita kaji dan nanti akan kami lakukan kemudian, yaitu PT STP, kemudian PT API, dan kemudian PT JMS sedang kita lakukan pendalaman, apakah pencabutannya semua atau sebagian sedang inspeksi fisik ke lapangan dan mengukur data-data yang ada," pungkas Menteri Nusron. (LS/FA)

#KementerianATRBPN

#MelayaniProfesionalTerpercaya

#MajuDanModern

#MenujuPelayananKelasDunia

Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/

Badan Pertanahan Nasional