Wamen Ossy Laporkan Progres Dukungan Kementerian ATR/BPN dalam Percepatan Pembangunan KSPEAN di Empat Provinsi Prioritas

Jakarta - Pemerintah mempercepat pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional (KSPEAN) di empat provinsi prioritas, yakni Papua Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Sumatra Selatan. Dalam Rapat Percepatan Pembangunan KSPEAN yang digelar di Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan, Jakarta pada Jumat (06/11/2026), Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang (Wamen ATR)/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Waka BPN), Ossy Dermawan, melaporkan progres Kementerian ATR/BPN dalam mendukung perwujudan swasembada nasional.

“Berdasarkan hasil verifikasi, secara agregat nasional Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) kita telah mencapai 87,98%. Termasuk, di empat provinsi yang menjadi wilayah KSPEAN, semuanya sudah memenuhi 87%,” ujar Wamen ATR/Waka BPN.

Wamen Ossy mengatakan, capaian tersebut merupakan hasil kerja keras bersama antara ATR/BPN dan pemerintah daerah dalam memenuhi amanah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang menargetkan penetapan LP2B minimal 87% pada 2029. Dengan capaian saat ini, target tersebut berhasil dipenuhi tiga tahun lebih cepat dari yang direncanakan.

Di samping penetapan LP2B, untuk mendukung pembangunan KSPEAN, Kementerian ATR/BPN juga memastikan kesiapan aspek tata ruang. Saat ini, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Provinsi Sumatra Selatan, Kalimantan Selatan, dan Papua Selatan masih berlaku. Sementara, RTRW Provinsi Kalimantan Tengah masih dalam proses revisi berkala 10 tahunan. Kementerian ATR/BPN akan mendorong percepatan proses revisi tersebut melalui Direktorat Jenderal Tata Ruang agar perencanaan pembangunan kawasan dapat segera ditindaklanjuti.

Dalam aturan tata ruang berskala lebih terperinci, Kementerian ATR/BPN juga mendorong penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di kabupaten/kota pada empat provinsi prioritas tersebut. Untuk di Sumatra Selatan 32 RDTR, Kalimantan Tengah 25 RDTR, di Kalimantan Selatan 25 RDTR, dan Papua Selatan 4 RDTR.

“RDTR yang sudah terintegrasi di Online Single Submission (OSS) juga cukup tinggi capaiannya sehingga ini akan bisa menunjang pelaksanaan investasi di keempat daerah tersebut dan penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR),” tambah Wamen Ossy.

Ke depan, Kementerian ATR/BPN akan berkoordinasi lebih intensif dengan pemerintah daerah dan kementerian terkait untuk mempercepat penyelesaian revisi tata ruang, terutama di Kalimantan Tengah. Dengan demikian, kesiapan aspek pertanahan dan tata ruang di empat provinsi prioritas dapat mendukung percepatan pembangunan KSPEAN.

Rapat yang dipimpin oleh Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisol Nurofiq ini dihadiri oleh para Wakil Menteri/Wakil Kepala Lembaga terkait. Ia menyebut, pertemuan ini akan dilakukan secara berkala untuk mengawal target swasembada yang menjadi arahan Presiden Prabowo Subianto.

Sebagai langkah konkret, pemerintah akan menyusun rencana induk (masterplan) pembangunan KSPEAN di empat provinsi prioritas tersebut. Untuk kawasan pertanian, rencananya akan memanfaatkan lahan-lahan rusak dan tidak produktif yang fungsinya dapat dioptimalkan untuk mendukung swasembada pangan, energi, dan air nasional. (MW/YZ)

#KementerianATRBPN

#MelayaniProfesionalTerpercaya

#MajuDanModern

#MenujuPelayananKelasDunia

Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/

Badan Pertanahan Nasional